Perda Parkir Tanjungpinang Tegas, Implementasi Terasa Pungli

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39
WARTAKEPRI.co.id – Tata kelolala parkir yang ruyam merupakan masalah klasik yang hampir seluruh kota-kota besar mengalaminya. Tidak terkecuali dengan kota Tanjungpinang yang menjadi ibu kota provinsi kepulauan Riau inipun, tak luput untuk disorot guna menciptkan negeri yang hukum adil atas rakyat.
Parkir sejatinya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik supaya kas kota Tanjungpinang memperoleh pendapatan yang besar, namun apa jadinya jika hal ini tidak ditangani dengan bijak dan serius?
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran yang selanjutnya disingkat UPTD masih harus melaksanakan pekerjaan dengan lebih sungguh-sungguh dan banyak berbenah.




Pasalnya dengan adanya  peraturan daerah kota tanjungpinang yang sudah nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran masyarakat dinilai belum terealisasikan sesuai dengan fakta pada lapangan yang ada. ‎
Ada banyak parkir-parkir liar di banyak tempat di Tanjungpinang yang tidak atau belum ter layani parkir resmi. Hal ini di karena kan mudahnya mencari duit di sektor ini yang membuat menjamurnya profesi ini.
Mendapat uang dari sektor ini memang sangat menggiurkan. Betapa tidak? Kualifikasi profesi juru parkir tidak perlu keahlian khusus yang rumit, tapi mudah mendapatkan uang.
Bayangkan berapa banyak uang yang beredar setiap hari dari hasil parkir ribuan atau ratusan ribu perhariannya dalam satu lokasi. Dan yang pasti ini tidak akan masuk kas daerah.
Masyarakat berani katakan bahwa banyak parkir liar, karena tukang parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada si pengguna parkir.
Padahal, berdasarkan Perda nomor 4 pasal 11 tersebut sudah jelas dikatan setiap juru parkir berkewajiban untuk menyerahkan karcis parkir yang masih berlaku kepada pengguna jasa, dan menerima pembayaran retribusi atau sewa parkir sesuai dengan tarif parkir yang ditetapkan‎
Memang masyarakat pada posisi ini sangat disulitkan, karena kalo kita perbanyakan alasannya karcis habis.
Suka tidak suka terpaksa kita menuritinya karena tidak ingin terlibat dalam suatu permasalahan juga ditambah lagi sikap apatis masyarakat yang tidak ingin berurusan atau terlibat dengan yang namanya proses memperjuangkan persoalan keadilan dan hukum.
Masyarakat takut bisa bisa dia menjadi pihak yang dirugikan nantinya.
Selain parkir-parkir ilegal yang marak, beberapa temuan yang saya jumpai di lapangan adanya tarif ilegal di beberapa kawasan. Seperti salah satu contoh pusat perbelanjaan yang terletak di Km.8 ini, menetapkan tarif di luar dari Pemda yang sudah atur.
Untuk sepeda motor dikenai tarif  Rp.2000,-/plat, Mobil Rp.3000,-/plat, Box/Truk sebesar Rp.10.000,-.
Padahal dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah sudah sangat jelas yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan penagihan tarif di ambang yang ditentukan akan dikenai sanksi pidana.
Dimana, setiap badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah tindak pelanggaran.
Berikut adalah rincian tarif yang ditetapkan oleh pemerintah kota tanjungpinang dalam perda nomor 4 tahun 2016:‎
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Zona dengan Tarif Tetap)
Tarif Sekali Parkir‎
-Bermotor roda lebih dari 4 (empat) Rp. 2.500,
-Bermotor roda 4 (empat) Rp. 2.000,
-Bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,
Tarif Bulanan Parkir
-Bermotor roda lebih dari 4 (empat) Rp. 150.000,
-Bermotor roda 4 (empat) Rp. 120.000,
-Bermotor roda 2 (dua)Rp. 45.000,
Tarif Tahunan Parkir
-Bermotor roda lebih dari 4 (empat)Rp. 1.080.000,
-Bermotor roda 4 (empat) Rp. 864.000,
-Bermotor roda 2 (dua) Rp. 216.000‎
 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. (Berdasarkan Zona Tarif Progresif)
Tarif/2 (dua) Jam Pertama
-Bermotor roda lebih dari 4 (empat)Rp. 2.500,
-Bermotor roda 4 (empat) Rp. 2.000,
-Bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,
Keterangan :‎
Tarif awal parkir berlaku maksimum 2 (dua) jam, untuk setiap 1 (satu) jam ‎berikutnya dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya retribusi 
ditetapkan. Kelebihan jam parkir kurang dari 2 (dua) jam dihitung 2 (dua) jam.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
* Tarif 1 (satu) Jam Pertama Keterangan Gedung parkir yang dibangun pemerintah Bermotor                                    roda lebih dari 4 (empat) Rp. 2.500,
 * Diberlakukan tarif progresif sesuai dengan analisa perparkiran Bermotor roda 4 (empat) Rp.2.000,
* Bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000,‎
Permasalahan parkir ini tidak akan berjalan sesuai ekspektasi masyarakat. Jika belum adanya sinergi pemerintah dan masyarakat melakukan tindakan dan pengawasan pada sistem tata kelola parkir kita.
Mari kita sebagai masyarakat memberikan dukungan berupa melaporkan segala tindak kecurangan parkir yang ada.
Tujuannya supaya pemerintah pun tahu dan melakukan tugasnya lebih serius dengan membuat regulasi yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas.
Jadilah masyarakat yang tidak apatis demi kehidupan bangsa dan Negara yang lebih baik. (*)
Referensi:
Peraturan daerah kota tanjungpinang nomor 4 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan retribusi perparkiran.
Rediston Sirait
Mahasiswa S-1 Jurusan Ilmu Hukum UMRAH 
Emai : Rediston.sirait@yahoo.co.id

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA