WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Kepri, melalui Kabid pengurusan e-KTP menjelaskan proses pendataan dan pencetakan e-KTP se Provinsi Kepri mengalami kendala habisnya tinta reborn disejumlah daerah di Provinsi Kepri. Diperkirakan hingga hingga batas waktu evaluasi program e-KTP pada 30 September 2016 ini, proses pengerjaan e-KTP tidak mencapai target.
” Tinta reborn pencetak KTP habis disejumlah kota dan kabupaten. Jika sebelumnya didatangkan dari kementerian pusat, namun saat ini tinta tinta itu sudah habis. Dan, proses pemesanan tinta ini dipastikan tahun anggaran 2016 berjalan belum dilakukan, karena terkendala defisit anggaran di provinsi Kepri,” ujar seorang Kabid Pengurusan e-KTP Dinas Didukcapil Provinsi Kepri, Senin (30/8/2016).
Dijelaskan secara singkat, untuk pengadaan tinta reborn ini Pemprov harus membelinya ke pusat, dan dananya dari dana alokasi APBN yang dihibahkan ke setiap Provinsi.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta maaf pada masyarakat yang terus berpartisipasi merekam datanya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik tetapi belum terlayani secara maksimal. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terkendalanya pelayanan perekaman data dalam KTP elektronik terganggu karena keterbatasan alat dan server yang digunakan.
“Kemendagri berterima kasih atas partisipasi warga yang merekam datanya dan menyampaikan maaf kalau belum bisa melayani secara optimal di dinas-dinas kependudukan daerah dengan cepat. Mengingat operasionalisasi mesin se-Indonesia baru ada 6.235 ribu alat, belum lagi kendala lambannya server,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.
Tjahjo mengatakan Kemendagri terbuka atas saran dan kritik dari masyarakat dan dia juga memastikan setiap keluhan akan diperhatikan. Tjahjo juga mengingatkan agar jika ada persoalan para dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dapat memperbaiki dan melakukan jemput bola.
Hal itu juga sudah diingatkan kemendagri melalui rapat koordinasi dukcapil se-Indonesia yang diikuti sekitar 1.200 pejabat dukcapil kabupaten/kota/provinsi se-Indonesia. Tjahjo mengatakan prioritas pemerintah saat ini meningkatkan pelayanan publik. Hal itu berkaitan dengan target penuntasan perekaman data penduduk, dan monitoring evaluasi penyerapan anggaran, dan akta lahir/akta kematian.
“Bagi daerah yang sekiranya belum optimal penyerapan anggaran akan ditarik anggarannya ke pusat untuk prioritas cetak tambahan blangko e-KTP,” katanya.
Soalnya, kata Tjahjo, setiap hari pasti ada pengajuan e-KTP baru. Misalnya warga yang mengurus status bujangan menjadi menikah, warga yang pindah alamat, atau warga yang baru memulai usia dewasa dan membutuhkan pengajuan e-KTP.
“Setiap hari harus melayani warga masyarakat yang memerlukan e-KTP. Setiap tiga bulan evaluasi sejauh mana penyerapan bisa tercapai optimal. Setidaknya 30 September 2016 dan taret akhir pertengahan 2017 harus sudah terekam datanya yang 22 juta belum terekam sampai saat ini,” kata Tjahjo.(dedy/pikiran rakyat)
