Walau Banyak Konten Porno, Wapres JK Tidak Setuju Google dan Youtube Diblokir

youtube



WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak sepakat dengan usulan  Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), untuk memblokir situs yang mengandung kekerasan dan pornografi di Youtube dan Google.

“Iya tidak, Youtube dan Google tidak semua itu porno kalau ditutup kalian tidak bisa lihat pidato peristiwa. Tidak harus bersifat umum. Yang ditutup memang sebagian besar sudah ditutup, apa itu yang acara-acara porno itu memang sudah (ditutup). Tapi kalau Google-nya yang benar saja, kita cari ilmu juga dari situ,” jelas JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut JK, situs Google dan Youtube dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat, seperti membantu memberikan akses terhadap ilmu pengetahuan. Ia pun menegaskan, pemerintah selama ini juga telah berupaya menutup situs yang mengandung konten pornografi dan kekerasan.

Adapun yang menjadi pertimbangan ICMI untuk mendesak pemerintah blokir Google dan Youtube karena, tidak mampu mengontrol dan memblokir konten porno di Google maupun di Youtube.

“Google dan Youtube telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia jika mereka tidak dapat mengontrol situs-situs yang mereka unggah untuk masyarakat,” ungkap Sekjen ICMI Jafar Hafsah, dikutip dari republika.co.id.

Menurut Jafar, jika Youtube dan Google menolak untuk mengontrol situs mereka, dua situs itu layak diblokir. Jutaan konten pornografi dan kekerasan ada di situs tersebut.

Ia berkata, rekomendasi ICMI ini diperkuat oleh peristiwa akhir-akhir ini. Hampir semua pelaku pornografi dan kejahatan seksual mengaku mendapatkan inspirasi dari tayangan porno yang bersumber dari Google dan Youtube yang sangat mudah diakses, baik melalui komputer atau pun telepon genggam.

Berdasarkan penelusuran tim riset ICMI pada situs Youtube dan Google, pada rentang waktu 2010-2016, Indonesia merupakan negara pengakses terbesar kedua situs tersebut. Yang memprihatinkan, konten porno merupakan kata kunci yang paling banyak diakses dibandingkan konten pendidikan, ekonomi, agama, dan sosial politik. (republika)







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA