Gara-gara Tanah, Philip Silitonga Kembali Gugat Pendeta Johny



BATAM, WARTAKEPRI.co.id – Putusan Akta perdamaian Pengadilan Negeri Batam sepertinya tidak berkekuatan hukum alias tidak berguna bagi perkara Phillip Silitonga selaku pihak penggugat dan Pdt. Johny Simanjuntak sebagai tergugat 1 dan 2.

Dalam akta putusan Pengadilan Negeri Batam nomor perkara 256/PDT.G/2014/PN.BTM terkait lahan penetapan lokasi 213020345 seluas 500m2 di daerah Batuaji.

Memutuskan bahwa kedua pihak sepakat berdamai, membayar ganti rugi sebesar Rp25 juta kepada tergugat, memperbaiki dinding bangunan yang terkena bongkar oleh penggugat, penggukuran lahan oleh BP Batam dan mencabut perkara perkara yang ada masuk di PN Batam.

” Semua putusan ini sudah terlaksana, entah kenapa penggugat mengajukan lagi,” terang Johny

Gugatan nomor perkara 66/PDT.G/2016/PN.BTM ke PN Batam pada tanggal 23 Maret 2016 dan melalui Penasehat Hukumnya Roy Wright Hatapea SH, yang notabene status pengacanya sudah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta pada tanggal 5 Pebruari 2016.

Penggugat mengajukan gugatan dusta di PN Batam dan praktek penipuan yang sudah dibuktikan antara lain ; Surat pengosongan lahan penggugat tanggal 12 Juni 2013, surat peringatan pertama, eksekusi lahan pakai preman tanpa melibatkan BP Batam. Dan semuanya ini dilakukan karena ada kongkalikong dengan oknum BP Batam.
Lucunya , Sidang yang diketuai Majelis Hakim Julkifli SH didampingi Andi Putra dan Lamerosa Ritonga SH meyarankan agar kedua pihak melakukan mediasi untuk perdamaian.
Sementara perkara ini sudah pernah di putuskan hingga terjadi perdamaian. Bukan itu saja, dalam perkara ini Jhony selaku tergugat belum mengetahui pokok perkara yang disidangkan karena belum menerima berkasnya.(nik)







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA