Larangan Jual Ikan Tambak ke Hongkong Lumpuhkan Ekonomi Natuna



NATUNA, WARTAKEPRI.co.id – Wakil Gubernur Kepri bersama Danrem 033 Wira Pratama berblusukan ke banyak lokasi di Natuna. Kunjungan mulai diawali Dialog terbuka dengan Warga Sedanau Natuna, mengunjungi tambak ikan hingga memantau kebaradaan stok beras di Kabupaten Natuna.

tinjau tambak ikan di natunaUsai melaksanakan apel di lingkungan Pemerintahan Kabupatan Natuna (12/4/2016)Wagub Kepri langsung menyambanggi Kantor Dinas Perhubungan. Menyapa buruh Pelabuhan Penagi melihat lebih dekat aktifitas bongkar muat.

” Dermaga Pelabuhan kita akan Usulkan ke kementrian Perhubungan satu unit sling kren untuk pengangkut barang Kapal agar efektifitas bongkar muat lebih efektif,” ungkap Nurdin.

Dari kunjungan yang menjadi perhatian Nurdin adalah masalah larangan jual ikan ke Hongkong.

Wagub Kepri meminta agar Kementerian Kelautan dan perikanan melonggarkan ketentuan yang mengizinkan kapal pengangkut ikan Berasal Hongkong masuk ke perairan Indonesia untuk membeli ikan hasil budidaya Kusus di Wilayah Natuna dan Anambas.

Menurut Nurdin, saat ini banyak nelayan budidaya di Natuna dan Anambas yang mulai kehilangan pasar akibat kebijakan yang melarang kapal asing pengangkut ikan masuk ke Dua Kabupaten di Pulau Terdepan.

Sehingga berdampak macet perekonomian sangat menghandalkan Sektor Perikanan. Nurdin Wakil Gubernur Kepri menjelaskan kalau Sedanau perlu diperhatikan dari sisi ekonomi sejak lama sudah dirintis oleh masyarakat melalui Dunia Perikanan Nelayan Budidaya.

” Saya akan menampung aspirasi masyrakat dan segera mencarikan jalan keluar agar para nelayan budidaya dapat kembali normal menjual hasil,” ungkap Nurdin dalam Doalog Terbuka bersama Warga Sedanau di Gedung Pertemuan Kecamatan.

Sementara itu, Nato pengusaha ikan hidup 15 Ton sekali ekspor ikan hidup per bulan untuk memenuhi kebutuhan kapal Hongkong. (rik)







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA