Pelayanan SIM dan Imigrasi Naikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

JAKARTA, WARTAKEPRI.co.id – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2015 naik menjadi 36 poin serta menempati peringkat 88 dari total 168 negara. Hal tersebut disampaikan Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1).

Berdasarkan hasil survei itu, skor IPK Indonesia di tahun 2015 naik dua poin dari skor sebelumnya sebesar 34 poin. Namun, secara peringkat, Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.

Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.

Sementara itu Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan bahwa peningkatan IPK tersebut merupakan progres yang baik dan patut diapresiasi. Meski belum signifikan, tapi trendnya terus membaik.

“Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik dan menekan resiko korupsi menjadi point penting naiknya IPK tahun 2015 ini,” kata Gun Gun di Jakarta, Kamis (28/1).

Gun Gun meminta semua kalangan harus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Korupsi sebagai ultimate crime tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis.

“Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol utk implementasi Good Governance. Kalau tidak ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yang jadi benalu kekuasaan,” ungkapnya.

Menurut akademisi muda pakar komunikasi politik tersebut, kata kuncinya memang harus ada good will sekaligus political will untuk meletakkan reformasi birokrasi sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuaatan. Dalam konteks demikian, keberdaan Kementerian PANRB menjadi sangat penting dan strategis.(r/humasmenpan)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA