JAKARTA, WARTA KEPRI.CO.ID – Ada tiga provinsi yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ada tiga provinsi lagi yang dinilai rawan terjadi pelanggaran korupsinya.
Ketiga provinsi adalah Sumut, Riau dan Banten, yang mana banyak pejabatnya terseret Korupsi. Tiga lagi, provinsi khusus Aceh dan di Papua.
Antisipasi akan dilakukan KPK dengan memberikan bimbingan khusus agar wilayah ini tak terjerembab dalam lembah korupsi.
“Akan berdosa sekali kalau di Riau, kita menindak tetapi perbaikan tidak kita lakukan dengan baik. Sumut, Banten ke depan kita juga bersamaan lakukan (perbaikan),” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).
Dikutip di laman metrotvnews, Ketiga wilayah ini memang kerap tersandung kasus korupsi. Di Sumatera Utara, Gubernur Syamsul Arifin divonis bersalah karena terlibat korupsi dana APBD Kabupaten Langkat 2000-2007 senilai Rp98,7 miliar. Lalu, pada 2015, Gubernur Gatot Pujo Nugroho juga terlibat suap panganan perkara di Kejaksaan Tinggi Sumut.
Riau juga kerap diselimuti kasus rasuah. Gubernur Rusli Zainal tersangkut kasus menerima uang suap untuk meloloskan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang PON Riau. Sementara, Gubernur Riau Annas Maamun terseret kasus suap terkait sejumlah suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau pada 2014.
Sementara di Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah terseret kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi dana pengadaan alat kesehatan.
Padahal sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Banten pernah menetapkan Gubernur Banten Djoko Munandar sebagai tersangka kasus penyimpangan dana APBD 2003 yang merugikan negara sebesar Rp14 miliar.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, lembaga antikorupsi akan mengadakan kegiatan terpadu pencegahan dan penindakan di tiga wilayah ini.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, lembaga antikorupsi akan mengadakan kegiatan terpadu pencegahan dan penindakan di tiga wilayah ini.
Kegiatan serupa juga dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. “Tiga terakhir ada dana otsus (otonomi khusus) yang lumayan besar,” jelas dia.
Pahala menjelaskan, KPK akan mengundang sekretaris daerah dari enam provinsi ini. Mereka ingin mendengar masalah yang dihadapi jajaran pemerintah provinsi hingga kerap tersandung KPK. (mtn/swd)
Pahala menjelaskan, KPK akan mengundang sekretaris daerah dari enam provinsi ini. Mereka ingin mendengar masalah yang dihadapi jajaran pemerintah provinsi hingga kerap tersandung KPK. (mtn/swd)
