Pemko Tanjungpinang Siapkan Pengacara Untuk 2 Pegawai yang Ditahan Kejaksaan

WIRARAJA

Kantor Camat Bukit Bestari di dompak
TANJUNGPINANG, WARTAKEPRI.CO.ID-Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akan memberikan bantuan hukum dengan menyiapkan pengacara untuk pegawainya bernama Zf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang APBD tahun 2014.

“Kita sudah bicara dengan Ketua Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia,red) untuk mencarikan jalan keluarnya karena mereka (Zf,red) anggota Korpri. Maka Pemko mencarikan bantuan hukum seperti menyiapkan pengacara serta bantuan untuk keluarga yang ditinggalkan,” kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang Riono, Selasa (5/1).

Selain itu, Riono mengingatkan seluruh KPA termasuk PPTK di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk dapat bekerja sebaik-baiknya serta tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan.

“KPA, PPTK dan pejabat pengelola kegiatan bekerja yang baik dan jangan kelaur dari koridor yang telah ditetapkan,” imbau Riono kembali.

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang resmi menahan dua tersangka dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang APBD tahun 2014, Senin (4/1) lalu. mereka adalah AS, Direktur CV PD Inti Perkasa sebagai kontraktor dan satunya lagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Zf selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus merangkap PPTK.

Keduanya langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 8 jam. Zf dan AS mulai diperiksa sejak pukul 11.00 dan baru berakhir pukul 19.15 WIB. Mereka didampingi pengacara Firdaus SH, dan Gindo Panjaitan SH.

Sebelum ditahan, kedua tersangka lebih dulu menjalani cek kesehatan oleh dokter yang disiapkan tim penyidik Kejari Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi SH MH melalui Kasi Pidsus Kejari, Lukas Alexander Sinuraya SH MH mengatakan, penahanan kedua tersangka dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum berlaku. Kejari Tanjungpinang mengakui telah mendapatkan alat bukti untuk menjerat tersangka.

Lukas menjelaskan, pemeriksaan kedua tersangka tersebut perlu dilakukan guna melengkapi berkas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidiknya terhadap yang bersangkutan sebelumnya. Termasuk sejumlah saksi lainnya.

Lebih lanjut Lukas menjelaskan, penetapan status tersangka telah dilakukan sejak 4 Desember 2015 lalu.

“Dalam perkara ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Kegiatan Pembangunan (BPKP) Kepri,” ungkap Lukas.

Modus yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek tesebut, kata dia, dengan cara mencairkan uang muka pelaksanaan proyek tahap pertama sebesar 30 persen, atau sebesar Rp406 juta dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp1,52 miliar menggunakan APBD Kota Tanjungpinang.

“Namun dalam pelaksanaan di lapangan, kegiatan proyek tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, sehingga negara telah dirugikan sebesar Rp406 juta, dari jumlah uang muka yang telah dicairkan,” beber Lukas.

Ia menambahkan, dalam penanganan perkara ini pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, Camat Bukit Bestari, Riwayat, PPTK, Konsultan Kegiatan, pengawas lapangan, termasuk rekanan kontraktor pelaksana kegiatan, serta mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, Asmadi Adnan.

Seperti diberitakan, dugaan korupsi proyek pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari Tanjungpinang, di Jalan menuju Dompak Tanjungpinang dikerjakan menggunakan dana APBD di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemko setempat senilai Rp1,520 miliar.

Namun kenyataannya, hingga saat ini rencana awal pelaksanaan pembangunan Kantor Camat itu tidak dapat dilaksanakan karena tersandung persoalan ganti rugi lahan masyarakat yang belum dapat dituntaskan sebagaimana layaknya.

Belakangan, rencana awal pembangunan kantor camat tersebut tidak jadi dilaksanakan di lahan semula, melaikan dialihkan ke lokasi lain di kawasan Dompak.

Sementara, uang muka sebesar 30 persen yang sudah diterima pihak kontraktor dari bendahara dan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PU Pemko Tanjungpinang, tidak dikembalikan ke kas negara.

Perbuatan tersangka dapat dijerat sesuai Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana korupsi. (yan) Foto/net: Kantora baru Camat Bestari Tanjungpinang.

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 55

DEWAN PERS WARTAKEPRI
PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
BANNER BOTANIA

DPRD KEPRI
DPRD BATAM
DPRD LINGGA