Importance-of-Social-Media

Menkominfo Menindak Tegas Akun Menyebarkan Konten Negatif dan Kampanye Hitam

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 32

WARTA KEPRI .co.id – Bagi pemilik akun media sosial yang menyebarkan konten negatif dan kampanye hitam selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan ditindak tegas.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, penegasan ini sebagai tindak lanjut pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebut ada 12 daerah rawan kampanye hitam di media sosial saat Pilkada 2018 mendatang.

Seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Tenggara.

Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk pengawasan yang disertai dengan penindakan.

“Penindakan yang dimaksud adalah melakukan penghapusan serta memblokir akun yang terbukti menyebar informasi berisi kebencian fitnah dan adu domba. Seperti di Google, Twitter, Facebook dan Line,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kepolisian juga mengantisipasi adanya pelanggaran pidana melalui media sosial menjelang Pilkada Serentak 2018.

Seperti yang terjadi pada Pilkada 2017, dunia maya menjadi salah satu wadah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya dengan menyebarluaskan ujaran kebencian, hoaks, dan konten berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Untuk antisipasi SARA, dengan dibentuknya Biro Multimedia di Humas, dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, kami harap paling tidak bisa mereduksi, mengurangi,” ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta.

Setyo mengatakan, penggunaan internet di Indonesia luar biasa. Jumlah pengguna yang terdeteksi sebanyak 131 juta orang. Jumlah ini bisa jadi lebih besar jika satu orang memiliki lebih dari satu akun.

Polri juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk membendung penyebaran kejahatan di dunia maya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga akan melakukan pembatasan penggunaan media sosial dalam Pilkada serentak 2018. Akun resmi tersebut, nantinya akan diawasi langsung oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami membatasi lima akun media, untuk satu pasangan calon ya. Jadi tim kampanye dapat melaporkan lima akun media sosial,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wahyu pun meminta semua akun resmi pasangan calon didaftarkan pada saat satu hari sebelum masa kampanye dimulai.

Sesuai peraturan KPU masa kampanye sendiri akan dimulai pada tanggal 15 Februari 2018.

Sumber : Batamclick.com

Foto       : Istimewa/net

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 32
RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 BANNER WARTA KEPRI
BANNER WARTA KEPRI
DEWAN PERS WARTAKEPRI



PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD BATAM
DPRD LINGGA