Nilai UWTO Tinggi Ulah Broker Property Pasang Tarif Rp 2 Juta per Meter

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 33

Pernyataan pejabat dan Organisasi di sejumlah media tentang “Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Membebani” kelihatannya tendensius, sepihak dan tidak cermat perlu informasi secara jujur dan utuh agar dapat dipahami secara jernih dan akurat oleh masyarakat Batam.

Jika dihitung besaran nilai rupiah hanya Rp 1.500 per meter per tahun, dimana jika besaran UWTO sekarang ini sekitar Rp 45.000/M2/30 tahun. Untuk mendapatkan angka ini, penjelasan di bawah bisa dicermati.

Pertama.Uang Wajib Tahunan adalah uang pemasukan yang wajib dibayar seseorang kepada Negara bagi setiap perolehan tanah Negara sebagai pengakuan (consignasi) hak menguasai Negara atas tanah tersebut, dan menjadi domain Negara/Pemerintah Pusat

Kedua.Untuk seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam pemungutan Uang Wajib tahunan tersebut didelegasikan kepada Otorita Batam (OB), sesuai kewenangan Hak Pengelolaan (HPL) yang diberikan Pemerintah kepada OB , sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b butir 4 Keppres 41/1973, yang ketentuan pemungutannya diatur dalam Permendagri Nomor 1/1975. Uang wajib tahunan yang dipungut OB ini disebut sebagai UWTO.

Ketiga.PBB adalah pajak kenikmatan yang dibayar setiap orang yang menggunakan tanah Negara apakah tanah itu miliknya ataupun tidak, dan dengan demikian UWTO adalah yang dibayar untuk perolehan hak 30 tahun, sementara PBB adalah pajak kenikmatan yang harus dibayar seseorang setiap tahun , sehingga tidak ada yang namanya pajak ganda.

Keempat.Besar UWTO sekarang ini sekitar Rp 45.000/M2/30 tahun atau Rp 1.500/M2/tahun, setara dengan harga sebatang rokok, sementara rakyat yang dikatakan tidak mampu sebagian besar bisa merokok (membakar 3 batang rokok) setiap harinya, sehingga pernyataan UWTO memberatkan berlebihan dan tidak mendidik.

Kelima. NJOP tanah yang menjadi dasar perhitungan PBB saat ini, berkisar Rp 500.000 – Rp 2.000.000/M2 (20 x sampai 45x nilai perolehan dengan tarif UWTO hanya Rp 45.000/M2/30 tahun), yang harus dibayar setiap tahunnya dan terus meningkat setiap tahunnya.

Keenam. Berdasarkan fakta diatas pernyataan UWTO dengan tarif setara sebatang rokok (Rp 1.500/tahun) sementara rakyat mampu membakar rokok 1-3 batang/hari sepertinya tidak pas dan berlebihan serta tidak mendidik dan dapat menyesatkan

Ketujuh. Aneh jika UWTO dengan tarif diatas, yang merupakan domain/kewenanangan Pemerintah Pusat dikatakan memebani rakyat diminta dihapus pada hal banyak beban-beban rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat segera dibebasakan/digratiskan jika benar-benar Pemda berniat meringankan beban rakyat Batam antara lain PBB, biaya berobat ke RSUD/ Puskemas, uang sekolah dan biaya pendidikan lainnya, yang justru sangat membebani rakyat

Kedelapan. Disamping itu jangan lupa harga tanah Real Estate yang melijit, harus dicermati, karena tanah yang diperoleh dengan UWTO Rp 45.000/30 tahun dijual Rp 2 juta/M2/30 tahun apakah masih wajar setelah memperhitungkan investasi pengadaan infrastruktur dan luas efektif lahan yang dapat dijual

Demikian gambaran tentang UWTO dengan kondisi kekinian. Semoga bermanfaat. Salam hormat,

Halomoan Panjaitan
Jln Damai 2/42 Rt 011/Rw 05 Cipete Utara
Jakrarta Selatan 12150
HP 0811 15 1345
Email: halomoanp@yahoo.com

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 33


RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 BANNER WARTA KEPRI
BANNER WARTA KEPRI
DEWAN PERS WARTAKEPRI

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD BATAM
DPRD LINGGA