Kongkalikong “Ditenggelamkannya” Perda CSR di Kota Batam

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 33

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Batam telah sukses melahirkan sebuah peraturan daerah yang sangat menguntungkan masyarakat Kota Batam. Perda itu adalah Perda nomor 2 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial perusahaan atau “Corporate Social Responsibility (CSR).

Perda yang dilahirkan tahun 2012 atau empat tahun lalu, terkesen kurang diberlakukan. Jika sudah diberlakukan, bagaimana penerapannya, dan seperti  realisasinya.

menanam bakau di tepi lautUniknya, apa saja pasal-pasal dari Perda CSR yang dibuat anggota dewan periode lima tahun silam ini, masyarakat pun tidak pernah mengetahui. Bahkan, upaya sosialisasi dari Perda ini juga tidak pernah terdengar.

Apakah ini ada pesanan dari pengusaha besar di Kota Batam agar Perda ini tidak dipublikasikan atau ada faktor sumber daya dari Pemerintah Kota Batam yang memang tidak ada. Timbul dugaan lain, ini sengaja di ina bobokan, agar masyarkat tidak peduli.

Jika melihat semangat dari lahirnya Perda CSR ini di tahun 2012, ketika Pulau Batam dibidik dan dikembangkan menjadi kawasan insturi perkapalan tahun 2013. Sejak tahun itu, kawasan Tanjungucang, Batuaji, Nongsa, Batuampar, Sekupang dan pulau-pulau lain di Batam mulai geliat dan tumbuh bisnis Galangan Kapal.

Ratusan ribu hektar lahan pinggir laut, serta hutan bakau ditebas dan berganti menjadi kawasan Industri galangan Kapal berskala internasional. Nelayan yang terkena dampak langsung pada waktu itu, hanya protes berkelompok dengan berbagai macam gaya. Namun semua terselesaikan dengan berbagai macam upaya peredaman.

Mungkin waktu itu, pihak investor menggandeng institusi tertentu untuk meredam masyarakat. Namun, perlawanan juga diberikan oleh masyarakat nelayan tempatan. Seperti menggandeng lembaga swadaya masyarakat, atau sebaliknya LSM yang memanfaatkan kelompok nelayan.

Seiring waktu, nelayan mulai pintar dan wujudkan dengan membuat himpunan sendiri. Al hasil, dua tahun terakhir, nelayan di Kota Batam tidak lagi melaut, mereka kini benar-benar menjadi pengurus organisasi. Kalau ditanya kapal nak menangkap ikan lagi, jangan harap dijawab besok, karena nelayan sudah sibuk mengawasi aktifitas industri galangan yang berada di Kota Batam.

Sah-sah saja apa yang tengah diperjuangkan para nelayan. Namun sudah sesuaikan nilai rupiah yang didapat nelayan sebagai ganti rugi. Dan, sudah sesuaikah dengan aturan atau Perda CSR yang telah ada saat ini.

Dari sejumlah kutipan infomasi, dengan adanya Perda CSR, pemerintah daerah harus terlibat langsung untuk memangawasi setiap perusahaan yang beraktifitas di Kota Batam.

Karena, sebuah perusahaan yang baik dan telah melaksanakan program CSR dapat dilihat apakah perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat ISO 26000 Guidance on Social Responsibility.

Jika mengacu pada ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, pasti ada perusahaan besar di Kota Batam belum memilikinya. Pertanyaanya, apakah pada Perda CSR nomor 2 tahun 2012, juga memasukan pasal-pasalnya berkaitan dengan ISO atau tidak. Dan, masyarakat hingga sekarang belum mengetahui isi dari perda tersebut.

Seorang aktivisi pemuda dan penggiat lingkungan di Batam, mendapat cerita kalau Pemerintah Kota dan Dewan terkesan menyimpan Perda ini. Bukan mandul atau tidak, tapi terkesan ini sengaja tidak diberlakukan.

Dari penjelasan seorang anggota DPRD Kota Batam ini, sang aktivis cukup kaget kenapa dan bagaimana tidak diberlakukan, lalu bagaimana pengawasan dewan yang lama sehingga tidak diberlakukan perda ini.

Jika setiap galangan kapal baru dan lama menyetorkan CSR nya ke pemerintah kota, maka tidak ada yang ribut masyarakat sekitar. Seperti dulu ribut masalah bakau, dan sekarang warga komplain dengan mobil truk bawa tanah, serta masyarakat yang terkena dampak dari sebuah penggusuran. Warga yang terkena dampak dengan mudah terdata oleh pemko, dan proses ganti ruginya tertangani dengan baik. Pihak perusahaan atau investor tidak akan diributkan dengan masalah yang berdampak langsung ke masyarakat.

Apalagi, Indonesia sudah menyapakati aturan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemerintah daerah harus menjelaskan apa fungsi dari Perda CSR ke masyarakat dan kalangan pengusaha. Bisa saja, dengan Perda CSR ini warga Batam lebih diprioritas dapat pekerjaan dibandingkan harus merekrut tenaga dari luar negeri.

Pertanyaanya, maukah Walikota Batam MH Rudi dan Wakilnya Amsakar Achmad yang beberapa hari lalu dilantik menjadi Walikota Batam memberlakukan perda CSR ini. Berani atau tidaknya, tentu menarik untuk ditunggu.(***)

Dedy SWD Sikumbang
Pimpinan Redaksi wartakepri.co.id

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 33


RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 RAMADHAN 2018 BANNER WARTA KEPRI
BANNER WARTA KEPRI
DEWAN PERS WARTAKEPRI

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD BATAM
DPRD LINGGA